PERBEDAAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL

Oleh:

Muhammad Nur Muzakki

Abstrak

Makalah ini membahas tentang perbedaan bank syariah dan bank konvesional. Bank konvesional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank syariah adalah bank atau tempat penyimpanan dana yang sesuai dengan hukum-hukum dan landasan ajaran islam. Bank ini banyak memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat, khususnya muslim.

A.    Latar Belakang

Bank Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Bank Syariah dan Bank Konvensional. Menurut UU RI No. 7 Tahun 1992 Bab I Pasal 1 Ayat 1, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Bank Konvensional adalah Bank yang mekanisme operasinya berdasarkan sistem yang disepakati bersama dalam suatu pertemuan atau kesepakatan. Namun secara realita, sistem perbankan yang menggunakan bunga ini tidak pernah disepakati bersama dalam suatu konvensi apapun. Hal inilah yang kemudian menyebabkan bunga yang diambil oleh Bank Konvensional menjadi riba. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiyaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan Syariah.

Terlepas dari penjelasan tentang Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional diatas, pada makalah ini penulis merumuskan makalah ini dalam beberapa hal, yaitu; (1) Bagaimana Akad dan Aspek Legalitas?; (2) Bagaimana Lembaga Penyelesaian Sengketa?; (3) Bagaimana Struktur Organisasi Bank Syariah?; (4) Apa Saja Usaha yang Dibiayai?; (5) Bagaimana Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional?.Oleh sebab itu, Tujuan dari makalah ini adalah ; (1) Mengetahui Akad dan Aspek Legalitas?; (2) Mengetahui Lembaga Penyelesaian Sengketa?; (3) Mengetahui Struktur Organisasi Bank Syariah?; (4) Mengetahui Usaha yang Dibiayai?; (5) Mengetahui Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional?

B.     Akad Dan Aspek Legalitas

Akat yang di lakukan dalam bank syariah memiliki konsenkuensi duniawi dan ukhrawi karena akadyang di lakukan berdasarkan hukum islam. Seringkali nasaba melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah di lakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka. Tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga yaumil qiyamah nanti.[1]

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad,[2] seperti hal-hal berikut.

1.      Rukun

Seperti: penjual, pembeli, barang, harga, akad/ ijab Qabul.

2.      Syarat

Seperti syarat berikut:

- barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.

- harga barang dan jasa harus jelas.

- tempat penyerahan (Delivery) harus jelas karna akan berdampak pada biaya transportasi.

- barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi short sale dalam pasar modal.[3]

C.    Lembaga Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah berbeda dengan perbankan Konvensional. Kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah.[4]

Lembaga yang mengatur hukum materi dana tau berdasarkan prinsip syariah di indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secera bersama oleh kejaksaan agung RI dan MUI.

D.    Struktur Organisasi Bank Syariah

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya DPS yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. DPS biasanya diletakan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas setiap opini yang diberikan oleh DPS. Oleh karena itu, biasanya penetapan anggota DPS dilakukan oleh rapat umum pemegang saham setelah para anggota DPS itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). [5]

1.      Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Peran utama para ulama dalam DPS adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika di banding bank konvensional. karena itu, di perlukan garis panduan yang mengaturnya. Garis panduan ini  di susun oleh DSN.

Dewan pengawas syariah harus membuat peryataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang di awasinnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Peryataan ini dimuat dalam laporan tahunan bank bersangkutan.

Tugas lain bank DPS adalah menelitih dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, DPS bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh DSN.

2.      Dewan Syariah Nasional (DSN)

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah ditanah air, berkembang pulalah jumlah DPS yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyaknya dan beragamnya DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah adalah suatu hal yang harus disyukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal itu ridak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, MUI sebagai paying dari lembaga dan organisasi keislaman di Tanah Air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk didalamnya bank syariah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan DSN.

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomondasi kakarnya Reksadana Syariah pada bulan juli tahun yang sama. Lembaga ini merupaka lembaga otonom di bawah MUI dipimpin oleh ketua umum MUI dan Sekretaris (ex-officion). Kegiatan sehari-hari DSN dijalankan oleh Badan pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.

Fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai denagan syariah islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah. Tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventual, dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, DSN membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam.Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi DSN pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang diekembangkan oleh lembaga keungan syariah. Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Syariah pada lembaga yang bersangkutan.

Selain itu, Dewan Syariah Nasioanal dapat memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan Syariah.

Dewan Syariah Nasional dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.

Jika lembaga keungan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan. Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Dapertemen Keuangan, untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai syariah.[6]

E.     Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung didalamnya hal-hal yang diharamkan.

Dalam perbankan syariah suatu pembiayan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya sebagai berikut.

1.      Apakah objek pembiyaan halal atau haram?

2.      Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?

3.      Apakah proyek berkaitan degan perbuatan mesum/ asusila?

4.      Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?

5.      Apakah usaha itu berkaitandegan idustri senjata yang illegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuhan massal?

6.      Apakah proyek dapat merugikan syiar islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?

F.     Perbandingan Antara Bak Syariah dan Bank Konvensional

Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional disajikan dalam tabel berikut.

BANK ISLAM	BANK KONVESIONAL
1.      Melakukan inventasi-invenstansi yang halal saja. 2.      Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual-beli, sewa. 3.      Profit dan falah oriented. 4.      Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. 5.      Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah 6.      Akad syariah 7.      Islami	Investasi yang halal dan haram Memakai perangkat bunga. Profit oriented Hubungan  dengan nasabah bentuk hubungan debitor-debitor tidak terdapat dewan sejenis Akad konvensional Non islami

                                         

G.    Kesimpulan

Bank syariah ini dari hulu sampai hilir,  dana yang mengalir sama sekalih tidak pernah tercampur atau tersentuh dengan lembaga atau pihak yang mengandung unsur yang tidak halal  (dalam hal ini adalah unsur riba). Bank mendapatkan dana dari bank sentral yang hanya mengelolah dana bank sentral syariah tersendiri ( bank sentral yang hanya menangani bank-bank syariah juga) atau di negara yang semua banknya menganut sistem syariah sehingga tidak ada percampuran dana dengan bank konvesional.

Bank syariah tingkatan ini bergerak dengan sistem syariah dan berdiri. Ini berarti bank ini bukan merupakan bagian dari bank lain yang menganut sistem konvensional. Kalau di indonesia, dikenal dengan Bank Umum Syariah (BUS). Dalam perkembangannya jumlah BUS mengalami peningkatan.

Bank yang bergerak dengan sistem syariah, namun masih merupakan anak perusahaan dari bank konvensional  lain, dan secara perdanaan masih bercampur dengan bank induknya. Bank ini lebih dikenal dengan Unit Usaha Syariah ( UUS ). Hal yang perlu disikapi oleh kita dalamhal ini adalah sekalipun bank ini menggunakan sistem syariah, sebenarnya hanya merupakan merupakan salah satu divisi saja dalam bank konvesional.

Bank syariah level ini biasa disebut juga sebagai bank gadungan karena hanya menggunakan nama syariah saja, namun dalam praktik oprasionalnya menerapkan sistem bunga ( Riba ).

Daftar Pustaka

Rahman, Afzalur. Economic Doctrines of Islam, Lahore: Islamic Publication, 1990.

Machmud, Amir. Bank Syariah. Jakarta: Erlangga, 2010.

Antonio, Muhammad Syafi’I.  Islamic Banking Bank Syariah. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Bank Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah. Jakarta, Bank Indonesia, 1999.

---

[1]Afzalur Rahman, Economic Doctrines of Islam, (Lahore: Islamic Publication, 1990), hal. 19.

[2]Amir Machmud, Bank Syariah, (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 11.

[3]Muhammad Syafi’I Antonio, Islamic Banking Bank Syariah, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 30.

[4]Amir Machmud, Bank Syariah, hal. 11.

[5]Amir Machmud, Bank Syariah, hal. 11.

[6] Bank Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah, (Jakarta, Bank Indonesia, 1999), hal. 21.

HUKUM WAQAF DAN HIBAH

Oleh:

Muhammad Nur Muzakki

STISNU NUSANTARA TANGERANG

Abstrak

Wakaf dan hibah adalah ibadah dalam Islam yang memiliki manfaat dalam perkembangan sosial di dalam masyarakat. Wakaf dan hibah adalah sebagai sarana ibadah mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT, serta sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian sosial terhadap orang lain, baik secara individu maupun masyarakat. Syariat waqaf dan hibah sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan waqaf pertama kali dilaksanakan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Umar Bin Khatab. Dan dikembangkan lebih jauh hingga zaman sekarang, dan diharapkan menjadi keseimbangan dalam perekonomian. Wakaf dan hibah menjadi jalan bershodaqoh dan bersilaturahmi Disini dijelaskan tentang syarat-syarat hibah agar memudahkan penggunaan harta dalam kehidupan. Serta juga tidak lupa dijelaskan konsekuensi dalam akad wakaf dan hibbah ini.

keyword: definisi,dalil, struktur, dan konsekuensi

A.                Pendahuluan

Islam telah mengatur segala hal di dunia ini, segala hal telah ada hukumnya tidak ada yang terlewatkan. Dalam hal ibadah maupun dalam hal dunia kehidupan keseharian seiring bertambahnya zaman maka setiap permasalahanpun bertambah banyak.

Islam hadir dalam kehidupan manusia bukan hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan tuhannya tetapi disamping itu islampun mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya salah satunya dalam hal wakaf dan hibah, diatur dan dikemas dengan sedemikian rupa. Wakaf dan hibah adalah ibadah dalam Islam yang memiliki dua dimensi, yaitu demensi ubudiyyah dan dimensi ijtima’iyyah, dimensi ubudiyah wakaf dan hibah adalah sebagai sarana ibadah mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT, sementara dimensi ijtima’iyyah adalah sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian sosial terhadap orang lain, baik secara individu maupun masyarakat. Dan dikembangkan lebih jauh hingga zaman sekarang, dan diharapkan menjadi keseimbangan dalam perekonomian. Disini dijelaskan tentang syarat-syarat hibah agar memudahkan penggunaan harta dalam kehidupan.

B.                 Pembahasan

1.         Definisi wakaf dan dalil wakaf

Wakaf menurut bahasa berasal dari kata Bahasa Arab yaitu dari kata “WAQOFA” yang berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diamdi tempat” atau “tetap berdiri”.[1]

Sedangkan menurut pengertian syara’, wakaf berarti ”menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga zatnya, memutus pemanfaatan terhadap zat dengan bentuk pemanfaatan lain yang mubah yang ada.”

Melihat dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa harta yang boleh diwakafkan harus berupa benda tertentu yang memiliki dan bukan yang dimaksudkan adalah uang dirham dan dinar sebab keduanya akan hilang jika sudah ditukarkan tidak ada zatnya lagi dan syarat harta wakaf harus tetap terjaga zatnya walaupun dimanfaatkan, jika pemanfaatan mengakibatkan hilangnya zat seperti makanan, maka akad wakaf tidak sah sebab akad wakaf untuk terus-menerus dan selama-lamanya, dan benda yang diwakafkan ini jika diwakafkannya, maka tidak ada pemanfaatannya pada zatnya tidak boleh dijual dan digadaikan.[2]

Menurut Imam Abu Hanifah mendefinisikan wakaf dengan: “menahan materi benda orang yang berwakaf dan menyedehkahkan manfaatnya untuk kebajikan.” Imam Abu Hanifah memandang akad wakaf tidak mengikat, dalam artian, bahwa orangorang yang berwakaf boleh saja mencabut wakafnya kembali dan boleh memperjualbelikan oleh pemilik semula.

Menurut Jumhur Ulama termasuk Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, keduanya ahli fikih mazhab Imam Hanafi, mendefinisikan wakaf dengan:”menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umumdan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT. sedangkan materinya tetap utuh.[3]

Wakaf ada bedasarkan atau bersumber dalam dalil Al-Qur’an dan hadist, yaitu di dalam Al-Qur’an surat Ali Imron ayat ke-92

لنَ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Qs.3:92

Adapun dalil sunnah antara lain hadist Nabi Saw. yang diriwatkan oleh Imam Muslim:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih” (HR. Muslim no. 1631) .[4]

Sebagian ulama menerjemahkan sedekah jariah sebagai wakaf, sebab jenis sedekah yang lain tidak ada yang tetap mengalir namun langsung dimiliki zat dan manfaatnya adapun wasiat manfaat walaupun termasuk hadist tetapi sangat jarang. Dengan begitu menerjemahkan sedekah dalam hadist dengan arti wakaf lebih utama.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ ت  ُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Dari Ibnu Umar r.a, berkata, bahwa Sahabat Umar r.a. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: “ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?’ Rasulullah bersabda: “Bila kau suka, kau tahan(pokoknya) tanah itu, dan engkau shodaqohkan (hasilnya).” Kemudian Umar melakukan shodaqoh, tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: “Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa/tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu(pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.”(HR. Muslim )[5]

2.         Struktur Wakaf

Struktur wakaf terdiri dari 4 rukun. Yaitu : waqif, mauquf, mauquf ‘alaih, dan shigah.[6]

·      Waqif

Waqif ialah  dalam arti mewakafkan di syaratkan haruslah orang yang memiliki kemampuan untuk menyumbangkan harta, dengan kualifikasi baligh berakal, dan kehendak sendiri ( tanpa paksaan). Barang siapa memenuhi syarat-syarat ini, maka wakafnya sah, walupaun ia orang kafir. Wakaf orang kafir sah, karena wakaf bukan bentuk taqarrub, berbeda halnya dengan nazar yang tidak sah dari orang kafir sebab termasuk amalan taqarrub kepada Allah, SWT.

·      Mauquf

Mauquf ialah syaratnya, ia harus berupa benda yang jelas menjadi hak milik yang brpindahkan dan jika tidak hilang bisa memeberikan manfaat mubah yang menjadi tujuan.

Kriteria benda sebagai syarat harta wakaf mengeluarkan sesuatu hanya berbentuk manfaat (bukan orang) dan wakaf yang wajib dalam tanggungan. Wakaf demikian tidak sah kecuali jika berupa benda-benda walaupun hasil rampasan atau tak terlihat sebab barang hasil rampasan sudah menjadi hak miliknya, juga tidak sah melihat barang yang akan diwakafkan.

·      Mauquf ‘alaih

Penerima wakaf bisa di klasifikasikan menjadi dua bagian : Tertentu (Definitif) dan tidak tertentu ( Undefinitif ).

a.       Penerima wakaf definitif terdiri dari satu atau dua orang atau lebih memanfaatkan harta wakaf tersebut secara langsung ketika menerimanya, sebab akad wakaf pada dasarnya adalah akad manfaat. Karena itu, tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak ada seperti mewakafkan masjid yang baru akan di bangun, atau mewakafkannya  untuk anaknya sementara si anak tidak ada, atau untuk anak- anaknya yang miskin sedangkan mereka tidak ada yang miskin, atau mewakafkan bacaan di kuburan atau kuburan ayahnya yang masih hidup.

b.      Penerima wakaf undefinitif adalah organisasi-organisasi sosial, misalnya wakaf untuk pelajar, orang kafir, atau pembangun masjid, rumah sakit. Jika seorang muslim atau kafir djimmi mewakafkan harta untuk maksiat, seperti wakaf untuk pembangunan gereja dan tempat-tempat ibadah orang kafir atau permadani dan lampu-lampunya dan yang lainnya.

·      Shighat

Shighat hendaknya di ucapkan dengan ucapan yang menunjukan maksud dari akad dari seorang yang mampu berbicara karena kepemilikan dalam wakaf tergantung kepada proses perpindahannya untuk orang yang menerima wakaf melalui ucapan qabul.

3.         Konsekuensi Hukum Akad Wakaf

Setelah akad wakaf terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, selanjutnya akan menetapkan beberapa konsekuensi hukum, diantaranya sebagai berikut.

·           Hak milik atas mauquf

Ketika akad wakaf telah sah, maka setatusnya menjadi mengikat (lazim), dan hak tasaruf waqif atas aset waqaf (mauquf) menjadi hilang. Hanya saja, mengenai hak kepemilikan waqif atas fisik mauquf terdapat dua pendapat. Menurut qoul shahih, waqaf bisa menghilangkan kepemilikan waqif atas fisik mauquf, sebagaimana memerdekakan budak (‘itqu), sebab waqaf merupakan sebab yang dapat menghilangkan hak tasaruf, baik pada fisik (‘ain) atau manfaat mauquf. Sedangkan menurut Imam Malik, hak milik waqif atas fisik mauquf tidak hilang, sebab waqaf hanyalah membekukan tasaruf pada fisik.

·           Hak mauquf ‘alaih

Setelah akad waqaf sah, mauquf ‘alaih yang bersifat individual (mu’ayyani) berstatus memiliki atas dua macam, yaitu nilai guna (manfa’ah) dari mauquf dan hasil produktivitas (fa’idah) dari mauquf.

Sedangkan mauquf ‘alaih yang bersifat sosial-kolektif (jihah), tidak berstatus memiliki atas nilai guna (manfa’ah) dari mauquf . [7]

·           Syarath al-waqif

Syarath al-waqif adalah segala ketentuan yang ditetapkan oleh pihak waqif berkaitan dengan alokasi, sistem alokasi, managemen pengelolaan wakaf, dll. Secara hukum, segala ketentuan yang diterapkan oleh waqif bersifat otoritatif, mengikat, dan harus dipatuhi, demi menjaga kepentingan pihak waqif.

·           Taghyir al-waqfi

Taghyir al-waqfi adalah keadaan alokasi waqaf dari alokasi yang telah ditetapkan atau disyaratkan oleh pihak waqif.

·           Istibdhal al-waqfi

Syafiiyah : dalam madzhab Syafi’iyah, tidak dilegalkan mengganti aset waqaf (mauquf) dengan barang lain, baik masih bisa digunakan atau tidak. Formulasi hukum waqaf yang sangat ketat dalam madzhab Syafi’iyah ini, karena dilandasi pemikiran bahwa, status fisik mauquf telah terbebas dari kepemilikan seseorang, dan bersifat abadi sebagai aset waqaf, sehingga tidak ada celah hukum untuk melakukan penjualan aset waqaf, sebab jual beli mensyaratkan adanya kepemilikan barang.

Hanafiyah : ada tiga bentuk, yaitu istibdaldisyaratkan oleh pihak waqif pada saat akad waqaf, Istibdal tidak disyaratkan namun keadaan mauquf mengalami kerusakan atau kehilangan dan istibdal tidak disyaratkan, dan juga mauquf tidak mengalami kerusakan atau kehilangan.

Malikiyah : istibdal al-waqfihaya pada aset waqaf yang bergerak (mauquf) saja, ketika didukung kemaslahatan.[8] Dan dalam madzhab Hanabilah adalah yang paling longgar, istibdal hukumnya boleh dengan ketentuan penggantinya memiliki kualitas lebih baik.[9]

4.         Dalil Dan Definisi Hibbah

Dalil yang mendasari legilitas hibah adalah Al-Quran, al-hadist dan ijma’

وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى (المائدة  )

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. (QS.  Almaidah: 2)[10]

Hibah secara bahasa berasal dari kata ”wahaba” yang berarti lewat dari satu tangan yang lain atau dengan arti lain kesadaran untuk melakukan kebaikan atau diambil dari kata hubub ar-rih(angin berhembus) dikatakan dalam kitab AL Fath, diartikan dengan makna yang lebih umum berupa ibra’(membebaskan utang orang),yaitu menghibahkan utang orang lain dan sedekah yaitu menghibahkan sesuatu yang wajib demi mencari pahala akhirat, dan ja’alah yaitu sesuatu yang wajib diberikan kepada orang lain sebagai upah, dan dikhususkan kepada yang masih hidup agar dapat mengeluarkan wasiat, juga terbagi kepada tiga jenis, hibah dipakai untuk menyebutkan makna yang lebih khusus dari pada sesuatu yang mengharapkan ganti, dan dengan ini sangat tepat dengan ucapan orang yang mengatakan hibah adalah pemberian hak milik tanpa ganti, dan inilah makna hibah menurut syara’.

Hibah menurut terminologi/syara’ adalah “pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi,” atau kita katakan : “pemberian hak milik secara sukarela ketika masih hidup dan yang ini lebih utama dan singkat”.[11]

تَهَادُو تَحَابُوا

“saling memberi hadiahlah kalian , maka kalian akan saling mencintai”[12]

Hibah hukumnya mandub (Dianjurkan) sesua dengan hadit yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. Bahwasanya Nabi SAW bersabda :

تَهَادُو تَحَابُوا

“saling memberi hadiahlah kalian , maka kalian akan saling mencintai”

Dan dalam hibah ada makna silaturahmi.

5.         Struktur akad hibah

Struktur akad hibbah ada tiga rukun, yaitu Dua belah pihak yang berakad (aqidain), Shighat (ucapan), dan harta yang dihibahkan (mauhub).

a.         Kedua belah pihak yang berakad (Aqidain)

Ada beberapa syarat untuk pemberi hibah (wahib), yakni harus memiliki hak milik atas barang yang dihibahkan dan mempunyai kebebasan mutlak untuk berbuat terhadap hartanya, Oleh karena itu, hibah tidak sah bila diwakilkan oleh seorang wali.

Sedangkan syarat penerima hibah (mauhub lah)adalah, orang yang memiliki kriteria sah atau kompetensi untuk menerima kepemilikan, baik mukkalaf atau tidak, seperti anak kecil, orang gila dan sebagainya.[13]

b.         Barang yang dihibahkan (mauhub bih)

Kriterianya adalah setiap benda yang boleh diperjualbelikan boleh dihibahkan.[14] Sebaliknya barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh dihibbahkan. Batasan ini hanya bersifat umum, sehingga pengecualian beberapa hal berikut:

ü  budak perempuan yang digadaikan

ü  harta anak kecil yang dibawah otoritas pengelola atau orang yang diwasiati, sah dijual namu tidak sah dihibbahkan

ü  manfaaat atau jasa

ü  harta yang tidak memilki nilai nominal

ü  buah yang belum layak konsumsi[15]

c.         shighah (akad)

Shigah dalam akad hibbah adalah pernyataan berupa ijab dan qobul yang menunjukkan pemberian dan penerimaan hak milik barang tanpa imbalan, disyaratkan sebagai berikut:

ü  Ijab dan qobul yang melalui lisan harus secara kesinambungan

ü  Tidak dapat penangguhan pada syarat tertentu (ta’liq bi syarth) ; dan

ü  Tidak dapat limitasi waktu kepemilikan (ta’qit).

6.         Konsekuensi hukum akad hibbah

Setelah akad hibah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, selanjutnya menetapkan konsekuensi hukum sebagai berikut.

1.         Status akad

Status akad hibbah adalah lazim dari kedua belah pihak, pihak wahib dan mauhub lah. Hanya saja, status lazim ini terhitung sejak penerimaan barang hibbah (qabdl) atas izin wahib, bukan sejak akad ( bi nafs al- ‘aqd ) sebagaimana akad ijarah. Artinya, hak kepemilikan mauhub lah atas barang hibbah, terhitung sejak penerimaan, bukan sejak akad. Pada masa akad hingga penerimaan barang, akad masih berstatus ja’iz. Hanya saja, menurut satu versi, ketika salah satu pihak mengalami kondisi ketidaklayakan tasaruf, seperti mati, gila, pingsan, dll., pada masa ini, akad hibbah tidak batal.

2.         Rujuk Hibbah

Ketika akad hibbah telah berstatus lazim dengan penerimaan (qabdl) atas izin wahib, maka hibbah bersifat mengikat dan tidak bisa dibatalkan atau dirujuk kembali. Akan tetapi, hukum ini tidak berlaku untuk selain hibbah dari orang tua kepada anaknya.

Hak rujuk hibbah orang tua kepada anak ini disyaratkan :

a.         Barang yang dihibbahkan masih berada dalam otoritas (salathah) anak. Karena itu, orang tua tidak memiliki hak hak rujuk lagi apabila anak telah menjual barang hibbah, mewaqafkannya, menghibbahkannya, memerdekakannya, atau bentuk tasaruf lain yang menghilangkan kepemilikannya atas barang hibbah. Sedangkan barang hibbah yang dicuri, dighasab, digadaikan, disewakan, atau dihibbahkan sebelum terjadi penerimaan (qabdl), orang tua tetap memiliki hak rujuk, sebab anak masih memiliki otoritas atas barang hibbah. Apabila barang hibbah yang telah hilang dari otoritas anak tersebut dimiliki kembali, baik melalui pembelian, pengembalian karena aib (radd), iqalah, warisan, dll., menurut satu versi orang tua tidak memiliki hak rujuk, sebab otorutas yang dimiliki anak bersifat baru. Dan menurut versi lain, orang tua tetap memiliki hak rujuk, karena melihat pada otoritas lama.

b.         Hibbah berupa barang yang tertentu secara fisik (a’yan), bukan berupa barang yang barada dalam tanggungan (dain). Karena itu, ketika orang tua telah menghibbahkan hutang (ibra’) yang menjadi tanggungan anak kepada orang tua, maka orang tua tidak memiliki hak rujuk, sebab barang yang berada dalam tanggungan (fi dzimmah), bersifat abstrak atau tidak tertentu, sehingga secara hukum, seperti barang yang telah rusak di tangan orang lain, sebagaimana ketika orang tua hibbah benih atau telur kepada anak, lau benih telah bertunas telur telah menetas.

c.         Status anak merdeka, sebab hibbah kepada anak yang berstatus budak, adalah hibbah kepada sayyidnya.

3.         Hibbah bi Ats-Tsawab

Hibbah yang dimutlakkan dari atasan kepada bawahan, seperti guru kepada siswa, pemimpin kepada rakyat, dll., maka tidak mewajibkan imbalan (tsawab), sebab motivasi hibbah demikian lebih karena untuk menjalin silaturrahim (shilah). Demikian juga hibbah kepada pihak yang setara, sebab motivasinya lebih untuk membangun kasih sayang dan persahabatan.

Sedangkan hibbah mutlak dari bawahan kepada atasan, terdapat dua pendapat. Versi qaul qadim, wajib memberikan imbalan, sebab secara ‘urf, motivasi hibbah dari bawahan kepada atasan adalah menginginkan imbalan, sehingga sepert halnya hibbah dengan syarat imbalan (tsawab). Sedangkan versi qaul jadid, tidak menetapkan imbalan, sebab hibbah adalah pemberian hak milik tanpa imbalan.

Jika mengacu pada qaul jadid, ketika dalam hibbah disyaratkan ada imbalan yang ma’lum, maka terdapat dua pendapat. Satu versi mengatakan sah, sebab termasuk transaksi jual beli dengan shighah hibbah, dan berlaku seluruh ketentuan akad jual beli. Sedangkan menurut versi lain hukumnya batal, baik hibbah maupun bai’.[16]

C.                PENUTUP 

1.         Kesimpulan

Wakaf menurut bahasa berasal dari kata Bahasa Arab yaitu dari kata “WAQOFA” yang berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diamdi tempat” atau “tetap berdiri”. Serta pengertian syara’, wakaf berarti ”menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga zatnya, memutus pemanfaatan terhadap zat dengan bentuk pemanfaatan lain yang mubah yang ada.”

Struktur wakaf terdiri dari 4 rukun. Yaitu : waqif(orang yang berwakaf), mauquf(barang yang diwakafkan),mauquf ‘alaih(orang yang diwakafkan),dan shigah(ijab qobul dari pewakaf dan penerima wakaf). Setelah akad wakaf terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, selanjutnya akan menetapkan beberapa konsekuensi hukum, diantaranya sebagai berikut:

·                    Hak milik atas mauquf

·                    Syarath al-waqif

·                    Taghyir al-waqfi

·                    Istibdhal al-waqfi

Adapun Hibah secara bahasa berasal dari kata ”wahaba” yang berarti lewat dari satu tangan yang lain atau dengan arti lain kesadaran untuk melakukan kebaikan atau diambil dari kata hubub ar-rih (angin berhembus) dikatakan dalam kitab AL Fath, diartikan dengan makna yang lebih umum berupa ibra’(membebaskan utang orang), yaitu menghibahkan utang orang lain dan sedekah yaitu menghibahkan.

Hibah menurut terminologi/syara’ adalah “pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi,” atau kita katakan: “pemberian hak milik secara sukarela ketika masih hidup dan yang ini lebih utama dan singkat”.

Struktur akad hibbah ada tiga rukun.yaitu  Dua belah pihak yang berakad (aqidain), Shighat (ucapan),dan harta yang dihibahkan (mauhub). Sedangkan konsekuensi dalam akad hibah ada tiga yaitu, statud akad, rujuk hibbah serta hibbah bi ats-Tsawab.

Dengan demikian ketika seseorang telah melakukan hal semacam itu bukan hanya ibadah/nilai pahala yang akan ia peroleh dari Allah SWT tapi nilai kebersamaan sosialpun akan terjalin erat antar manusia, “Hablu’mmina’allah wahablu’mmina’nash”

DAFTAR PUSTAKA

Azzam, Abdul Aziz Muhammad,Fiqh Muamalat , jakarta: Amzah, 2010

Dahlan, Abdul Azis (editor),  Ensiklopedia Hukum Islam, jilid 6. cet.6 Jakarta:  PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.

al-Qarni, ‘Aidh, Bulugul Marom, cet.1 Jakarta : Tim Qisthi Press, 2006.

Sumber: https://rumaysho.com/12119-hadits-wakaf-01-wakaf-termasuk-amal-jariyah.html di download pukul 00.16 13-04-2017

Tim Laskar Pelangi, metodologi fiqih muamalah, kediri: Lirboyo Press, 2015 cet. V

Team Kajian Ilmiah Ahla_Suffah 103, Kamus Fiqh, cet.2 (Kediri: Lirboyo Press, 2014.

Usman, Suparman,  Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999

---

[1] Suparman,  Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999) hal. 23

[2] Abdul Aziz Muhammad Azzam,  Fiqh Muamalat ,(Jakarta: Amzah, 2010), hal.395

[3] Abdul Azis Dahlan (editor),  Ensiklopedia Hukum Islam, cet.6 (PT Ichtiar Baru van Hoeve: Jakarta, 2003) hal.1905 jil.6

[4]Sumber : https://rumaysho.com/12119-hadits-wakaf-01-wakaf-termasuk-amal-jariyah.html di unduh pukul 00.16 13-04-2017

[5]Drs. H. Suparman Usman, SH., Hukum Perwakafan di Indonesia, cet.2 (Darul Ulum Press:Jakarta, 1999) hal.29

[6]Tim Laskar Pelangi, metodologi fiqih muamalah, cet. V (Kediri: Lirboyo Pres 2015) hal. 337

[7]Tim laskar pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah, Cet.1 (Kediri: Lirboyo Pres, 2015), hal. 346

[8]Tim laskar pelangi, metodologi fiqih muamalah, Cet.1(Kediri: Lirboyo Pres, 2015) hal. 345-352

[9]Team Kajian Ilmiah Ahla_Suffah 103, Kamus Fiqh, cet.2 (Kediri: Lirboyo Pres, 2014), hal.359

[10]Tim laskar pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah,Cet.1 (Kediri: Lirboyo Pres 2015),hal.358

[11]Abdul Aziz Muhammad Azzam,  Fiqh Muamalat ,(Jakarta: Amzah, 2010), hal. 435-436

[12]Diriwayatan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, dan Al-Baihaqi, ibnu wirdan, dari Abu Hurairah dan isnadnya hasan (At-Talkhish Al-Habir, 3/69-70)

[13]Tim laskar pelangi,  Metodologi Fiqih Muamalah,  Cet.1 (Kediri: Lirboyo PresS 2015) hal.360

[14]Abdul Aziz Muhammad Azzam,  Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), hal.395

[15]Tim laskar pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah, Cet.1(Kediri: Lirboyo Press, 2015) hal. 361-362

[16]Tim laskar pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah, Cet.1 (Kediri: lirboyo press, 2015) hal. 367-368